PERATURAN DESA LEBAKHERANG
NOMOR : 01 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
( RPJM-Desa )
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LEBAKHERANG
Menimbang : a. bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat
Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan
perencanaan pembangunan desa;
b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud
huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa;
c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan
tersebut diperlukan Keputusan Kepala Desa;
d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan
rekomendasi dan petunjuk teknis;
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tahun 2007; tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data
Profil Desa/Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten
Kuningan Nomor 06 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008-2013.
7. Surat Direktur Janderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen
Dalam Negeri Nomor Teknis Optimalisasi 414.2/4916/PMD tanggal 7 Desember 2009
perihal Petunjuk Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
8. Surat
Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal
Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan
Desa Lebakherang Nomor Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA LEBAKHERANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA LEBAKHERANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (
RPJM-Desa ) TAHUN 2011-2015.
BAB
I
KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Desa ini yang
dimaksud dengan :
(1). Pemerintahan Desa
adalah Pemerintahan Desa Lebakherang dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lebakherang.
(2). Pemerintah Desa adalah
Kepala Desa Lebakherang dan Perangkat Desa.
(3). Peraturan Desa adalah
Semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
(4). Keputusan Kepala Desa
adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari
Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.
(5). Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Dokumen
perencanaan pembangunan desa untuk
periode 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa,
arah kebijakan keuangan desa, arah kebijakan umum dan program-program Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan program prioritas kewilayahan yang disertai
dengan rencana kerja.
(6). Rencana Kerja
Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Desa untuk periode 1 (satu) tahun
yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka
ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan,
program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan
maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisifasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah RKP-Desa.
(7). Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam
memberdayakan masyarakat.
(8). Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPM-Desa adalah anggota masyarakat
yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakan masyarakat
berpartisifasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
(9). Profil Desa adalah
gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga,
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan
sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
BAB II
TATA
CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA
Pasal 2
(1). Rencana RPJM-Desa
dapat diajukan oleh Pemerintah Desa.
(2). Dalam penyusunan
rancangan RPJM-Desa, pemerintah desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh
aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM.
(3). Rancangan RPJM-Desa
yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku
kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama
dan sebagainya.
(4). Setelah menerima
rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan musrenbang desa untuk
mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa.
(5). Jika rancangan
RPJM-Desa berasal dari Pemerintahan desa, maka pemerintah desa mengundang
LPM/LKMD, Lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan
lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Desa.
(6). Setelah dilakukan
Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan
Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah
Desa serta LPM/LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan
persetujuan BPD atas Rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan
dalam Peraturan Desa.
(7). Setelah mendapat
persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (6), maka Kepala Desa
menetapkan RPJM-desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan
yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam Lembaran Desa.
BAB III
MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN
RPJM-DESA
Pasal 3
(1). Pemerintah Desa wajib
mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan
yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
(2). Mekanisme pengambilan
keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa
berdasarkan musyawarah dan mufakat.
BAB IV
KETENTUAN
PENUTUP
Pasal 4
Hal-hal yang belum cukup diatur
dalam Peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa.
Pasal 5
Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat
diundangkan.
Agar setiap orang dapat
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran Desa.
Ditetapkan di Desa Lebakherang
Pada tanggal 24 Januari 2011
KEPALA DESA LEBAKHERANG
DEDE AS
Diundangkan di Desa Lebakherang
Pada tanggal 24 Januari 2011
Sekretaris Desa Lebakherangp
Y O N O
Nip. 1976 1004 2008 01 1004
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA ( RPJMDES )
TAHUN 2011-2015
DESA LEBAKHERANG
KECAMATAN CIWARU KABUPATEN KUNINGAN
DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
I.
BIDANG EKONOMI
1.
Penambahan modal LKM RAKSA DESA
2.
Home industri
II.
BIDANG PENDIDIKAN
1.
bangunan ruang belajar
2.
Perpustakaan Sekolah
3.
Kantor Sekolah
4.
Ruang belajar TK
5.
Mebluair
6.
Alat Peraga
7.
Alat Olahraga
8.
Lapangan Olahraga
9.
Beasiswa anak berprestasi
10.
Pemagaran Halaman
11.
Tanggul sekolah
12.
Insentif Guru Honor
13.
Bantuan pendidikan
14.
Anak Tidak Mampu
15.
Labolatorium Sekolah
16.
Jaringan internet
17.
Peralatan Kesenian
18.
Gapura sekolah
19.
Mushola SD
20.
Air Bersih / MCK
21.
Ruang Penjaga
22.
Kekurangan Guru PNS
III.
BIDANG KESEHATAN
1.
Rehab Puskes
2.
Bangunan Pos Yandu
3.
Bantuan Melahirkan
4.
Askeskin
5.
Makanan Tambahan Balita
6.
Drainase Lingkungan
7.
Pencegahan Nyamuk Malaria
8.
Imunisasi Polio
9.
Imunisai Campak
10.
Peralatan Kesehatan
11.
Pemagaran Puskesmas
12.
Penyuluhan Kesehatan
13.
Mebluair Puskes
14.
Septictank
IV.
BIDANG SARANA
PRASARANA
1.
Rehab Jalan Desa Lebakherang
2.
TPT Jalan
3.
Saluran Drainase Jalan
4.
Jalan Desa Lebakherang - Kec. Cilebak
5.
Jalan Desa Lebakherang - Cipakem
6.
Plesterisasi Jalan Lingkungan Prapatan
7.
Jalan Lingkungan RT 3 - Rt 5
8.
Jamban Umum Dusun Girang
9.
Jamban UmumDusun Babakan
10.
Jamban Umum Dusun Karang tumaritis
11.
Kantor Lurah Karangtumaritis
12.
Kantor Lurah Girang
13.
Kantor Lurah Babakan
14.
Pembangunan Bale Desa
15.
Mushola Alhidayah
16.
Mushola Rt 03
17.
Mushola Rt 06
18.
Mushola Rt 07
19.
Mushola Rt 09
20.
Mushola Rt 10
21.
Mesjid Ataqwa Lebakherang
22.
Bedah Rumah Ibu amah
23.
Bedah Rumah Ibu Darti
24.
Bedah Rumah Rumsih
25.
Bedah Rumah Adis
26.
Bedah Rumah Darsiti
27.
Bedah Rumah Bapak Emo
28.
Bedah Rumah Bapak Anton
29.
Bedah Rumah bapak Tisna
30.
Bedah Rumah Ibu Jatiah
31.
Bedah Rumah Ibu Tasih
32.
Bedah Rumah Ibu Asmi
33.
Bedah Rumah Ibu Misnah
34.
Bedah Rumah Bapak Aep
35.
Bedah Rumah Ibu Wari
36.
Bedah Rumah Bapak Ucu
37.
Bedah Rumah Bapak Ruskiman
38.
Bedah Rumah Sain
39.
Bedah Rumah Ibu Nemah
40.
Bedah Rumah Bapak Eko/Susi
41.
Irigasi Kubang Sampih
42.
Irigasi Cikidang
43.
Irigasi Cigirang
44.
Tanggul sungai Rt 01 02
45.
Tanggul Rt 06 Parenca
46.
Tebing sungai RT 08- 10
47.
Jembatan Curug Meri
48.
Jembatan Ciuyah
49.
Jembatan RT 10
50.
Jembatan RT 09
51.
Jembatan Rt 07-08
52.
Jembatan Rt 06
53.
Jembatan Cigirang
54.
Jembatan Cigirang 2
55.
Gorong-gorong Kartum I
56.
Gorong-gorong Kartum II
57.
Gorong-gorong Kartum III
58.
Gorong-gorong Kartum IV
59.
Gorong-gorong Kartum v
60.
Gorong-gorong Kartum VI
61.
Gorong-gorong Kartum VII
62.
Gorong-gorong Kartum VIII
63.
Gorong-gorong Kartum IX
64.
Gorong- gorong Mungkal Beureum
65.
Gorong- gorong Cisema I
66.
Gorong- gorong Cisema II
67.
Gorong- gorong lebakkembang I
68.
Gorong- gorong lebakkembang II
69.
Gorong- gorong Lebakkembang III
70.
Gorong- gorong Rt I
71.
Gorong- gorong Rt I
72.
Gorong- gorong Rt II
73.
Gorong- gorong Rt 3
74.
Gorong- gorong Bengkok
75.
Gorong- gorong Garahayu
76.
Gorong- gorong nyamplung
77.
Gorong- gorong Sawah P warja
78.
Gorong- gorong sawah Mang Endang
79.
Gorong- gorong Sawah Ma Aja
80.
Gorong- gorong sawah Pa Jahim
81.
Gorong- gorong sawah ma aja 2
82.
Gorong- gorong Rt sukajadi
83.
Gorong- gorong cijulang
84.
Gorong- gorong kartum 6
85.
Gorong- gorong kartum 7
86.
Gorong- gorong kartum 8
87.
Gorong- gorong kartum 9
88.
Gorong- gorong kartum 10
89.
Gorong- gorong sukajadi
90.
Gorong- gorong rt 4
91.
Gorong- gorong pabrik
92.
Gorong- gorong rt 2
93.
Gorong- gorong rt 1
94.
Pembangunan Tempat Pendidikan Agama ( TPA )
95.
Pembangunan PAUD
96.
Pengadaan Mebleur Desa
97.
Mesin KOMPUTER
98.
Mesin Perontok Padi
99.
Pembangunan Koperasi KUT
100.
Saung Tani
101.
Lumbung Desa
102.
Mesin Bajak Sawah
103.
Mesin Giling Gabah
104.
Pengolahan Kompos
105.
Pot bunga
106.
Gapura / Tugu selamat Datang
107.
Tugu batas Desa
108.
Kebun Bibit desa terjunan penangkal Longsor
109.
Obat obatan Ternak
110.
Optimalisasi Budidaya ikan air Tawar
111.
Optimaisasi Air Bersih
112.
mesin Pompa air
113.
Tempat Pembuangan sampah
114.
Tempat Pembuangan sampah
115.
Tempat Pembuangan sampah
116.
Tempat Pembuangan sampah
117.
Tempat Pembuangan sampah
118.
Tempat Pembuangan sampah
119.
Tempat Pembuangan sampah
120.
air bersih
121.
Irigasi Citatapa
122.
Irigasi Sawah Tonggoh
123.
Perguliran Sapi Bansos
124.
Plang DKM/Ormas
V.
BIDANG PEMERINTAHAN
1.
Pemilihan / penetapan Kadus Babakan
2.
Pemilihan / penetapan Kadus Karangtumaritis
3.
Pilkades Abis Masa Jabatan Tahun 2013
4.
Pembatasan Usia jabatan perangkat